03 November 2025

Langkah Pasang PLTS Atap untuk Industri di Tengah Aturan Kuota

Tag

Innovative Solutions

Kebutuhan energi yang terus meningkat menjadikan sektor industri sebagai salah satu pengguna listrik terbesar di Indonesia. Untuk menjaga efisiensi operasional sekaligus mendukung target dekarbonisasi, pelaku industri mulai memanfaatkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap sebagai sumber energi alternatif.

Dengan memanfaatkan area atap pabrik, gudang, dan fasilitas produksi, perusahaan dapat menghasilkan listrik dari energi matahari untuk mendukung aktivitas operasional sehari-hari. Namun, pemasangan PLTS Atap yang terhubung dengan jaringan listrik umum perlu mengikuti ketentuan perizinan dan kuota yang berlaku.

Saat ini, pengembangan PLTS Atap di Indonesia diatur melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap yang Terhubung pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUPTLU).

Regulasi tersebut memperkenalkan mekanisme kuota berdasarkan sistem tenaga listrik untuk mengatur kapasitas pengembangan PLTS Atap. Karena itu, perusahaan industri perlu memahami ketersediaan kuota, menyiapkan data kelistrikan, dan mengikuti tahapan pengajuan sebelum memulai instalasi.

Kuota PLTS Atap sebagai Arah Baru Kebijakan Energi Surya

Pemerintah menerapkan sistem kuota PLTS Atap untuk mengatur kapasitas pengembangan pembangkit surya yang terhubung ke jaringan listrik umum. Mekanisme ini mempertimbangkan kebutuhan energi nasional, rencana penyediaan tenaga listrik, serta kemampuan jaringan dalam mengakomodasi pembangkit energi surya.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 279.K/TL.03/DJL.2/2024, total kuota pengembangan PLTS Atap PLN untuk periode 2024–2028 ditetapkan sebesar 5.746 MW dan didistribusikan ke sebelas sistem tenaga listrik. Rinciannya sebagai berikut:

Tahun	Alokasi Kuota
2024	901 MW
2025	1.004 MW
2026	1.065 MW
2027	1.183 MW
2028	1.593 MW
Total	5.746 MW

Kuota tersebut kemudian didistribusikan oleh pemegang IUPTLU berdasarkan clustering pada unit pelayanan pelanggan. Untuk pelanggan PLN, informasi kuota dapat diperiksa melalui kanal resmi PLN sesuai wilayah pelayanan yang bersangkutan.

Perlu dipahami bahwa angka di atas merupakan alokasi kuota yang ditetapkan untuk periode 2024–2028, bukan jumlah kuota yang otomatis masih tersedia. Ketersediaan aktual perlu diperiksa berdasarkan sistem tenaga listrik, cluster pelayanan, dan perkembangan realisasi pengajuan.

Bagi perusahaan industri, ketentuan ini membuat perencanaan PLTS Atap perlu mempertimbangkan aspek teknis dan administratif sejak awal. Penentuan kapasitas sistem tidak hanya bergantung pada luas atap, tetapi juga kebutuhan listrik pelanggan dan kuota yang tersedia.

Bagaimana Alur Pengajuan PLTS Atap di Tengah Aturan Kuota?

Pengajuan PLTS Atap untuk fasilitas industri perlu dilakukan secara bertahap, mulai dari pemeriksaan kuota hingga persiapan instalasi dan commissioning. Setiap tahap membantu memastikan bahwa kapasitas yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan ketentuan pemegang IUPTLU.

Berdasarkan Permen ESDM No. 2 Tahun 2024, permohonan pembangunan dan pemasangan PLTS Atap disampaikan kepada pemegang IUPTLU pada periode Januari atau Juli setiap tahunnya. Oleh karena itu, perusahaan perlu menyiapkan data pelanggan dan informasi teknis sebelum periode pengajuan berlangsung.

1. Cek Sistem Kelistrikan dan Kuota

Langkah pertama adalah mengidentifikasi sistem kelistrikan yang melayani lokasi fasilitas industri. Informasi ini diperlukan untuk mengetahui pemegang IUPTLU yang berwenang serta cluster kuota yang relevan dengan lokasi instalasi.

Bagi perusahaan yang menggunakan layanan PLN, pemeriksaan dapat dimulai dengan mengidentifikasi unit pelayanan pelanggan dan wilayah jaringan yang melayani fasilitas tersebut. Selanjutnya, perusahaan perlu memeriksa publikasi kuota PLTS Atap melalui kanal resmi PLN.

Beberapa informasi yang perlu diperhatikan meliputi:

Lokasi fasilitas industri dan wilayah pelayanan listrik.
Identitas pemegang IUPTLU.
Sistem tenaga listrik yang melayani lokasi.
Cluster kuota yang berlaku.
Ketersediaan kuota berdasarkan periode pengajuan.

Pemeriksaan ini penting karena kuota PLTS Atap tidak berlaku sebagai satu alokasi yang dapat digunakan secara bebas di seluruh wilayah Indonesia. Ketersediaannya mengikuti sistem dan clustering yang telah ditetapkan.

2. Kumpulkan Data Pelanggan dan Profil Konsumsi

Setelah mengetahui sistem kelistrikan dan cluster yang relevan, perusahaan perlu mengumpulkan data pelanggan serta riwayat konsumsi listrik.

Data ini menjadi dasar untuk memahami kebutuhan energi fasilitas dan memperkirakan potensi pemanfaatan listrik yang dihasilkan PLTS Atap.

Beberapa informasi yang sebaiknya disiapkan meliputi:

Nomor identitas pelanggan listrik.
Rekening listrik atau data tagihan beberapa bulan terakhir.
Daya listrik terpasang.
Konsumsi listrik bulanan.
Profil beban listrik pada siang dan malam hari.
Jam operasional pabrik atau fasilitas produksi.

Untuk industri yang beroperasi dalam beberapa shift, profil konsumsi perlu dianalisis berdasarkan jadwal produksi. Hal ini membantu menentukan seberapa besar energi surya yang berpotensi digunakan langsung selama kegiatan operasional.

3. Tentukan Kapasitas Awal

Berdasarkan data konsumsi dan kondisi fasilitas, perusahaan dapat mulai menentukan estimasi kapasitas awal PLTS Atap. Penentuan kapasitas perlu mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain:

Total konsumsi listrik fasilitas.
Beban listrik pada siang hari.
Luas dan kondisi atap yang tersedia.
Potensi produksi energi surya di lokasi.
Kapasitas jaringan dan ketentuan kuota yang berlaku.
Konfigurasi inverter dan sistem kelistrikan.

Kapasitas awal ini berfungsi sebagai dasar perencanaan proyek, bukan kapasitas final yang otomatis disetujui. Dalam regulasi, kapasitas PLTS Atap disesuaikan dengan kebutuhan calon pelanggan berdasarkan kuota pengembangan yang berlaku. Karena itu, perusahaan perlu memastikan bahwa estimasi kapasitas yang diajukan dapat diproses sesuai ketentuan tersebut.

4. Siapkan Dokumen

Sebelum mengajukan permohonan, perusahaan perlu menyiapkan informasi administrasi dan teknis yang diperlukan. Persiapan dapat dimulai dari data pelanggan, dokumen perusahaan, informasi fasilitas, serta hasil asesmen awal sistem kelistrikan. Berikut checklist internal yang dapat digunakan tim perusahaan untuk mengoordinasikan kebutuhan data.

Persiapan	Data Internal yang Perlu Disiapkan
Rekening/data pelanggan	Nomor pelanggan, identitas pemegang rekening, dan tagihan listrik
Profil konsumsi listrik	Riwayat pemakaian, daya terpasang, dan profil beban
Informasi atap/lahan	Luas area, kondisi struktur, material atap, dan denah lokasi
Data kelistrikan/SLD bila tersedia	Diagram satu garis, panel distribusi, dan informasi instalasi listrik
Target kapasitas awal	Estimasi kapasitas PLTS Atap dan kebutuhan energi
Dokumen perusahaan	Identitas badan usaha dan dokumen administrasi terkait
Koordinasi engineering dan finance	Penanggung jawab teknis, kebutuhan investasi, serta rencana pembiayaan

Tabel tersebut merupakan checklist persiapan internal perusahaan, bukan daftar dokumen resmi final yang ditetapkan pemerintah atau pemegang IUPTLU. Dokumen formal pengajuan tetap harus mengikuti format permohonan dalam Lampiran II Permen ESDM No. 2 Tahun 2024 dan ketentuan administratif yang berlaku pada pemegang IUPTLU terkait.

5. Ajukan pada Periode yang Berlaku

Setelah data dan dokumen awal tersedia, perusahaan dapat melanjutkan proses permohonan pembangunan dan pemasangan PLTS Atap. Berdasarkan Pasal 14 Permen ESDM No. 2 Tahun 2024, permohonan disampaikan kepada pemegang IUPTLU dengan tembusan kepada Direktur Jenderal EBTKE dan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan. Periode pengajuan reguler ditetapkan pada Januari atau Juli setiap tahunnya.

Dalam proses ini, perusahaan perlu memperhatikan:

Pengajuan dilakukan sesuai format yang tercantum dalam regulasi.
Permohonan disampaikan kepada pemegang IUPTLU yang melayani lokasi pelanggan.
Informasi dan dokumen yang diajukan harus sesuai dengan kebutuhan administrasi.
Pengajuan diproses dengan mempertimbangkan ketersediaan kuota dan ketentuan yang berlaku.

Pemegang IUPTLU wajib memberikan persetujuan atau penolakan paling lambat 30 hari kalender setelah batas periode permohonan berakhir. Apabila permohonan ditolak karena kuota tidak tersedia, calon pelanggan dapat dimasukkan ke daftar tunggu untuk diproses pada periode berikutnya sepanjang kuota tersedia. Dengan demikian, daftar tunggu bukan mekanisme otomatis untuk seluruh permohonan yang belum mendapatkan persetujuan.

6. Lanjutkan Desain Final Setelah Persetujuan

Setelah memperoleh persetujuan dari pemegang IUPTLU, perusahaan dapat melanjutkan perencanaan teknis secara lebih terperinci. Tahap ini mencakup penyusunan desain final berdasarkan kapasitas yang disetujui, kondisi aktual fasilitas, dan persyaratan teknis yang berlaku. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan meliputi:

Tata letak dan konfigurasi panel surya.
Spesifikasi serta kapasitas inverter.
Sistem proteksi dan sambungan listrik.
Kapasitas dan kondisi panel distribusi.
Konstruksi mounting dan kekuatan struktur atap.
Sistem monitoring dan pengamanan.
Kebutuhan inspeksi serta pengujian instalasi.

Perusahaan juga perlu memperhatikan ketentuan perizinan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri. Berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 18 Permen ESDM No. 2 Tahun 2024, ketentuan tersebut dibedakan berdasarkan kapasitas total inverter dalam satu sistem instalasi tenaga listrik:

Lebih dari 500 kW: wajib memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
Sampai dengan 500 kW: wajib menyampaikan laporan kepada Menteri atau gubernur sebelum pembangunan dan pemasangan.

Kewajiban tersebut perlu diperiksa dalam perencanaan proyek karena merupakan bagian dari persyaratan yang berbeda dari persetujuan kuota PLTS Atap.

7. Instalasi dan Commissioning

Tahap terakhir adalah pembangunan, pemasangan, dan pengujian sistem PLTS Atap. Berdasarkan Pasal 21 dan Pasal 22 Permen ESDM No. 2 Tahun 2024, pembangunan serta pemasangan wajib dilakukan oleh badan usaha sesuai ketentuan ketenagalistrikan dan keselamatan instalasi. Sistem juga hanya dapat dibangun dan dipasang setelah memperoleh persetujuan pemegang IUPTLU.

Proses instalasi umumnya mencakup:

Persiapan area dan struktur pemasangan panel surya.
Pemasangan modul fotovoltaik dan mounting system.
Instalasi inverter serta komponen kelistrikan.
Pemasangan sistem proteksi dan monitoring.
Pemeriksaan sambungan serta konfigurasi sistem.
Pengujian dan commissioning sesuai persyaratan teknis.

Setelah instalasi selesai, perusahaan perlu memenuhi ketentuan pemeriksaan, pengujian, dan Sertifikat Laik Operasi (SLO) sesuai klasifikasi instalasi dan regulasi ketenagalistrikan yang berlaku. Koordinasi dengan pemegang IUPTLU juga diperlukan untuk memenuhi persyaratan sambungan jaringan dan pemasangan advanced meter. Sistem baru dapat dioperasikan secara terhubung dengan jaringan setelah memenuhi persetujuan dan persyaratan operasional yang berlaku.

Menuju Industri Rendah Karbon

Penerapan PLTS Atap di sektor industri membutuhkan perencanaan yang matang, mulai dari pemeriksaan kuota, analisis kebutuhan listrik, persiapan dokumen, hingga instalasi dan commissioning. Dengan mengikuti tahapan tersebut, perusahaan dapat mengurangi risiko kendala administratif dan memastikan proyek dikembangkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain persetujuan pemegang IUPTLU, perusahaan juga perlu memperhatikan kewajiban Sertifikat Laik Operasi (SLO) atau registrasi sesuai klasifikasi instalasinya. Permen ESDM No. 2 Tahun 2024 mengatur batas waktu pemenuhan kewajiban tersebut setelah persetujuan diperoleh.

Bagi perusahaan industri, bekerja sama dengan pengembang proyek energi surya yang berpengalaman dapat membantu mengintegrasikan kebutuhan teknis, administratif, dan finansial dalam satu perencanaan proyek.

SUN Energy mendukung perusahaan dalam mengembangkan solusi PLTS Atap yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan karakteristik fasilitas industri, mulai dari studi awal hingga implementasi sistem energi surya.

Dengan perencanaan yang tepat, pemanfaatan energi surya dapat menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk meningkatkan efisiensi energi, mengelola kebutuhan listrik, dan mendukung transformasi menuju industri rendah karbon.

Referensi: